Matinya Politik Pencitraan

Pemilihan kepala daerah atau pilkada akhirnya resmi dikembalikan ke DPRD alias tidak lagi dipilih secara langsung. Banyak orang yang menyebut, baik melalui media maupun melalui berbagai aksi, bahwa keputusan yang diperoleh melalui hasil sidang paripurna DPR RI kamis (25/9) lalu ini adalah kematian bagi demokrasi. ‘RIP Demokrasi’. Begitu kira-kira judulnya. Benarkah demikian? Itu terserah pada Anda.

Yang jelas, saya juga melihat ada hal lain yang ikut ‘mati’ sebagai akibat dari RUU pilkada ini. Dia adalah ‘politik pencitraan’. Ya, politik pencitraan boleh dikatakan habis. ‘Mati’, dalam arti sebenarnya. Dan ini berlaku untuk kedua kubu, baik yang mendukung pilkada langsung (kubu koalisi PDIP), maupun pengusung pilkada lewat DPRD (Koalisi Merah Putih).

Saya betul-betul heran dan tak habis pikir dengan langkah-langkah yang diambil oleh KMP pasca kalah di pilpres. Bukannya menerima dengan legowo dan besar hati, mereka malah melakukan hal-hal yang justru bisa memperburuk citra mereka sendiri. Pertama-tama, mereka menggugat melalui MK. Sebenarnya ini mungkin sudah melalui mekanisme hukum yang benar, tapi tetap saja kesan yang ditangkap masyarakat, Prabowo dan partai-partai pengusungnya tidak mau menerima kekalahan.

Setelah gugatannya ditolak MK, mereka coba mencari cara lain untuk tetap punya kuasa. Yaitu dengan mencoba menggolkan pilkada via DPRD. Seharusnya mereka sudah tahu dan mampu memprediksi bahwa sikap ini akan membuat mereka dicap telah mencabut hak berpolitik rakyat dan justru akan banyak menimbulkan kongkalikong. Lagi-lagi, ini bisa berakibat fatal bagi suara KMP di 2019, karena amat sangat mungkin rakyat menjadi sudah tidak percaya lagi pada partai-partai di koalisi tersebut (dan gejala itu sudah nampak sedemikian rupa). Namun, toh mereka tetap bergeming. Ini, menunjukkan bahwa Prabowo dan para pendukungnya tidak lagi menganggap politik pencitraan sebagai sesuatu yang penting.

Ketika mengajukan ide pilkada via DPRD, kubu KMP sendiri beralasan bahwa pilkada secara langsung rawan dengan politik uang dan juga kental dengan politik pencitraan. Pernyataan ini sedikit banyak ada benarnya. Ketika hak memilih itu ada di tangan rakyat, maka strategi yang bisa diambil oleh calon kepala daerah untuk memenangkan pilkada, salah satu yang paing jitu adalah politik pencitraan. Dan ini sudah terbukti sukses. Khususnya dilakoni oleh para partai koalisi pendukung Jokowi. Taktik yang mereka mainkan sangat rapi untuk bisa mengambil hati masyarakat, untuk bisa menampilkan diri bahwa mereka memang berpihak pada rakyat (entah itu betul atau tidak). Dengan dihapuskannya pilkada secara langsung ini, maka praktis membuat partai-partai koalisi kotak-kotak tersebut tidak bisa lagi menggunakan strategi politik pencitraan ini.

Itulah yang saya katakan, ‘politik pencitraan’ telah mati, bagi kedua belah pihak. Lantas, sebenarnya manakah yang lebih tepat, pilkada langsung atau melalui DPRD? Sebenarnya untuk situasi saat ini, memang yang lebih pas adalah pilkada langsung. Saya pribadi pun termasuk pendukung pilkada langsung, walaupun pada pilpres lalu saya mendukung koalisi merah putih (saya terbuka saja ya). Namun, sebenarnya, semua berpulang pada kondisi mental bangsa Indonesia sendiri. Selama rakyat Indonesia masih banyak yang belum cerdas dalam berpolitik dan - inilah masalahnya - belum makmur, maka pilkada langsung memang akan rawan politik pencitraan dan masih dapat menimbulkan sejumlah masalah yang pada akhirnya melahirkan pemimpin berjiwa ‘idol’. Demikian pula, selama masih banyak orang pintar yang haus jabatan dan materi, serta orang kaya yang haus kekuasaan, serta politikus-politikus yang…..ya begitulah, maka pemilihan melalui DPRD tetap akan mengesampingkan kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya tak begitu masalah sistem pemilihan seperti apa yang diterapkan, semuanya berpulang pada mental rakyat Indonesia dan para elit politik sendiri. Selama mental rakyat dan elit baik, maka sistem apapun yang diterapkan bisa berlangsung secara ideal. Namun selama mental rakyat dan elit tetap seperti sekarang ini, maka sistem apapun yang diterapkan niscaya belum bisa menghasilkan the real good governance.

Wallahu a’lam bisshowab.

Pandawa di bawah Kendali Sengkuni

Tersebutlah dalam dunia pewayangan, sebuah kitab yang biasa sebut sebagai ‘Mahabharata’. Kitab ini mengisahkan mengenai pertempuran antar dua kelompok yaitu Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa sebenarnya adalah saudara sepupu. Namun, karena kedzaliman dari pihak Kurawa terhadap Pandawa, ditambah dengan perebutan kerajaan Hastinapura, maka permusuhan yang berujung pada pertempuran di antara keduanya pun tak terelakkan.

Kurawa dan Pandawa adalah anak-anak dari dua orang kakak beradik, Destarastra dan Pandudewanata. Destarastra memiliki seratus orang anak, dengan anak yang tertua sekaligus sebagai pemimpin bernama Duryodhana. Kelompok anak Destarastra inilah yang disebut sebagai Kurawa. Kurawa memiliki watak yang kejam, keras, sombong, arogan, dan licik. Sementara Pandudewanata memiliki lima orang anak yang biasa disebut dengan Pandawa Lima, yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pandawa memiliki karakter jujur, sederhana, rendah hati, tegas, kuat, namun teraniaya.

Namun, sebenarnya salah satu faktor yang menjadi penyebab perilaku Kurawa yang negatif tersebut adalah adanya hasutan dari Sengkuni. Sengkuni adalah patih di kerajaan Hastinapura yang adalah juga adik ipar dari Destarastra. Sengkuni merupakan sosok yang sangat licik dan manipulatif. Sedari awal dia telah menghasut Destarastra untuk memusuhi Pandu dan merebut tahta Hastinapura. Setelah Destarastra menjadi raja dan para Kurawa lahir, Sengkuni memprovokasi Duryodhana dan adik-adiknya untuk menyingkirkan Pandawa Lima dan menguasai penuh kerajaan.

 

pandawa lima

patih sengkuni

Sengkuni memang dikisahkan sebagai tokoh yang suka menghasut pihak-pihak yang potensial menjadi penguasa dan mudah untuk dipengaruhi. Dia juga gemar memprovokasi. Namun, metode yang dia gunakan sangat halus dan cerdas, hingga para dewan menteri Hastinapura yang sebenarnya tidak suka padanya dan mencium kelicikannya pun tak mampu mengeluarkan dia dari kerajaan.

Dalam dunia perpolitikan di Indonesia pasca reformasi ini, banyak ‘Sengkuni’ bertebaran di mana-mana. Sebagaimana Sengkuni dalam Mahabharata tadi, para sengkuni Indonesia ini gemar menjilat kepada para penguasa, serta menyusun siasat bagaimana caranya agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, menjadi kebal dari hukum, dan juga menyebarkan pemikiran atau ideologinya. Di sisi lain, sebagaimana juga salah satu motivasi Sengkuni adalah untuk meruntuhkan kerajaan Hastinapura, maka terdapat pula ‘sengkuni-sengkuni’ yang motivasi sebenarnya adalah menghancurkan mental dan ekonomi bangsa negara ini, sehingga menjadi mudah untuk dikuasai.

Satu hal yang patut diwaspadai oleh rakyat Indonesia, para ‘Sengkuni’ itu sekarang tidak lagi mendekati kubu Kurawa, namun justru beralih kepada para Pandawa. Sengkuni melihat Kurawa sekarang sudah tidak bisa lagi diajak kerjasama. Entah karena kubu Kurawa merasa sudah bisa bekerja sendiri, merasa cukup dengan modal yang ada untuk berkuasa, ataukah malah mereka sudah mau bertobat.

Sementara di sisi lain kubu Pandawa sekarang sudah mulai unjuk gigi dan makin populer. Bisa jadi karena rakyat juga sudah bosan dengan kebusukan para Kurawa. Sengkuni yang sangat licik dan licin itupun memanfaatkan momentum tersebut untuk mencoba mengalihkan hasutannya kepada para Pandawa. Gawatnya, Pandawa nampaknya termakan oleh hasutan tersebut hingga bersedia menuruti perintah dan permintaan Sengkuni.

Rakyat boleh jadi tidak menyukai kubu Kurawa yang mungkin memang masih menyimpan sifat-sifat buruknya. Tapi rakyat juga harus hati-hati, karena Pandawa yang protagonis itu sekarang sudah dibackingi oleh Sengkuni. Tentu saja motivasi Sengkuni masih tetap sama : berkuasa secara ideologis, ekonomi, dan politik, tanpa mempedulikan rakyat. Hmm…kalau begini caranya, sepertinya rakyat Indonesia masih harus bersabar lebih lama untuk menunggu datangnya ‘satrio piningit’ yang sesungguhnya. 

Isih Penak Jamanku

Jelang Pemilu 2014, konstelasi politik di Indonesia makin berwarna. Tidak hanya di kalangan atas, di kalangan akar rumput pun semakin banyak fenomena yang menarik. Salah satunya adalah maraknya tagline “Piye kabare le? Isih penak jamanku tho?” (“Bagaimana kabarnya nak? Masih enak jamanku kan?”) Tagline ini muncul disertai poster wajah mantan presiden Soeharto, dengan senyum khasnya sembari melambaikan tangan. Poster pak Harto ini beredar di mana-mana, mulai dari stiker-stiker, spanduk, mural, hingga lukisan di belakang truk. Masyarakat terlihat menyambut fenomena ini secara positif, yang salah satunya ditunjukkan dengan lakunya atribut-atribut bergambar serupa.

Entah fenomena ‘penak jamanku’ ini memang telah di-setting oleh sejumlah kelompok ataupun muncul begitu saja, yang jelas fenomena ini memberikan stimulus kepada masyarakat untuk mengingat kembali era Orde Baru di bawah kepemimpinan pak Harto, lalu membandingkannya dengan zaman sekarang. Respon yang sering timbul dari masyarakat adalah, mengiyakan tagline tersebut. Rakyat pada akhirnya terpikirkan bahwa era reformasi saat ini tidaklah lebih baik daripada era Orde baru dahulu, bahkan mungkin lebih buruk.

Saya pribadi tidak secara utuh setuju ataupun tidak menyetujui tagline ‘penak jamanku’ tersebut. Dan memang yang hendak saya bahas di sini bukan soal slogan itu sendiri. Saya lebih menyoroti bagaimana orang-orang di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, memang sudah pada dasarnya memiliki rasa tidak puas dalam menyikapi segala sesuatu, termasuk pemimpin. Perasaan tidak puas (displeasure) terhadap pemimpin setidaknya dapat disebabkan oleh 3 hal :

Comparing. Membandingkan antar dua hal atau lebih sudah menjadi naluri alamiah dari manusia. Seorang wanita seringkali secara otomatis membandingkan penampilan fisiknya dengan wanita lainnya. Orang tua secara tidak sadar sering membanding-bandingkan anaknya yang satu dengan yang lain. Apalagi ketika memang dihadapkan kepada pilihan, seperti misalnya antara tiga baju yang akan dibeli, perilaku membandingkan itu akan muncul dengan sendirinya. Dalam perilaku membandingkan ini, tentu akan ada saja kekurangan yang nampak dari hal yang dinilai. Begitu juga saat menilai seorang pemimpin. Ketika membandingkan antara pemimpin yang saat ini dengan yang sebelumnya, tentu akan ada saja kejelekan yang kita dapat dari pemimpin saat ini bila dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Hal ini membuat rakyat jadinya tidak akan pernah puas. Ini mungkin menjadi salah satu sebab kenapa Mesir, Thailand, dan Ukraina terus saja bergolak meski sudah gonta-ganti pemimpin. Semoga Indonesia tidak demikian.

Tidak Bersyukur. Kalau soal yang satu ini semua sudah tahu lah, memang begitu sifatnya manusia (termasuk saya). Dikasih hati minta ampela. Miskin, minta kaya. Begitu dikasih kaya, minta lebih kaya lagi, begitu seterusnya. Sudah punya motor, pingin mobil. Sudah punya mobil, pingin yang lebih bagus lagi. Sehingga begitu juga dalam menyikapi pemimpin. Niscaya tidak akan pernah ada pemimpin yang bisa memuaskan rakyatnya.

Ketergantungan terhadap figur. Chicago Bulls tidak pernah bagus lagi semenjak kepergian Michael Jordan. Ferrari tidak sestabil ketika Michael Schumacher masih di sana. Manchester United sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson hingga saya menulis ini, prestasinya boleh dibilang jeblok. Ketokohan seorang pemimpin di dalam kelompok dapat memberikan dampak yang positif ataupun negatif. Apabila pemimpin yang bersangkutan pernah lama ‘berkuasa’ dan menorehkan berbagai catatan, baik ataupun buruknya dia akan terus dikenang oleh kelompok yang bersangkutan. Termasuk dalam konteks bernegara, maka rakyat akan menjadikan kepala negara/pemerintahan yang sebelumnya pernah berkuasa dalam kurun waktu yang lama sebagai acuan dalam menilai setiap kepala negara yang baru. Contoh paling shahih adalah Korea Utara, Russia, serta sejumlah negara Afrika. Soeharto terbilang sukses dalam meng-cut memori rakyatnya terhadap era Soekarno, meski mungkin dengan metode yang represif. Sementara, kebebasan di era reformasi ini memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk terus mengkritisi pemimpinnya. Dalam mengkritik ini, rakyat menjadikan presiden-presiden sebelumnya sebagai acuan, sehingga menjadi sulit untuk melupakan mereka.

Tulisan ini bukan bermaksud membela atau sebaliknya mencela pemerintah sekarang maupun pemerintah-pemerintah yang lalu. Tujuan utama saya adalah mengajak pembaca untuk lebih proporsional dalam menilai pemerintah. Kritik itu harus, namun dengan tetap tidak keluar dari orientasi perbaikan, bukan membandingkan apalagi menjatuhkan. Jika kita hanya berorientasi pada kedua hal yang terakhir, tidak akan pernah ada presiden yang cocok bagi Indonesia, siapapun dia.

Jangan Ganggu Jokowi

Bukan #Pro Jokowi, yang pro sudah banyak banget.

Bukan #Anti Jokowi, yang anti juga sudah banyak.

Ini semua hanyalah opini semata.

Figur yang paling populer di Indonesia saat ini mungkin adalah Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Beliau boleh dibilang sebagai seorang birokrat, politisi, pengusaha, tapi artis juga, mengingat sedemikian populernya beliau di mata masyarakat Indonesia. Saya pribadi pun mengakui bahwa Jokowi adalah orang yang merakyat, ramah, apa adanya, dan InsyaAllah bersih. Saya pikir wajar apabila banyak orang yang menginginkan beliau menjadi the next President of Indonesia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu. Yang saya khawatirkan adalah justru orang-orang yang ada di sekitar beliau ataupun mencoba mengambil keuntungan dari kepopulerannya. Ketika kebanyakan politisi yang biasanya punya motivasi tertentu dalam setiap tindakannya, kemudian mendukung Jokowi – sekalipun berbeda parpol, tentu ada udang di balik batu. Begitu pula bagaimana Jokowi bisa menjadi ‘media darling’, terus-menerus diekspos secara positif oleh media massa maupun elektronik. Sudah menjadi rahasia umum kalau media-media massa di Indonesia kebanyakan dimiliki oleh sekelompok orang yang punya kepentingan baik politis maupun ekonomi. Tentu mereka tidak akan begitu saja mem-blow up seseorang sebegitu rupa, sementara biasanya mereka begitu mudah mengkritik pejabat publik.

Mengutip kata budayawan Emha Ainun Nadjib, salah satu karakter orang Indonesia adalah ‘gumunan’. Tiap ada publik figur yang diekspos terus-menerus di media, maka orang yang bersangkutan otomatis akan menjadi pusat perhatian dan topik perbincangan masyarakat. Kalau yang bersangkutan kontroversial ataupun hanya cari sensasi, justru makin laku menjadi bintang di berbagai program tv, dan masyarakat tetap sumringah tiap kali ketemu hingga minta foto bersama. Apalagi, yang dicitrakan positif seperti Jokowi. Saya pribadi bingung, tiap kali di sosial media ada orang yang mengkritik Jokowi sedikit saja, maka langsung saja banyak orang yang mem-bushing orang tersebut, memberikan komentar tidak setuju dengan nada sinis, dan sebagainya. Seolah-olah Jokowi itu tidak boleh disalahkan atau bahkan sekedar dikritik. Saya sama sekali tidak melarang atau menyalahkan orang yang mengidolai atau memuja seorang publik figur. Saya pun juga mengidolai beberapa tokoh. Tapi, tetap harus proporsional dan pada tempatnya. Bukankah bila kita ‘sayang’ pada seseorang, kita menginginkan dia menjadi baik? Jokowi, atau siapapun itu, juga manusia biasa yang kadang bisa lupa dan khilaf, dan kita punya hak untuk mengingatkan beliau agar bisa bekerja lebih baik lagi.

Seseorang dengan kepribadian easy going seperti Jokowi, juga tetap memiliki batas resistensi diri atau daya tahan terhadap stressor. Harapan yang terlalu besar dari masyarakat terhadap Jokowi justru bisa menjadi bumerang, baik bagi Jokowi sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan, seorang manusia biasa diharapkan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang super kompleks yang telah menjangkiti Indonesia sekarang ini. Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya bukanlah dewa. Harapan yang teramat besar dari rakyat tersebut tentu dapat menjadi beban luar biasa di pundak beliau, sehingga dikhawatirkan pekerjaannya tidak dapat maksimal (apalagi pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai masalah besar dalam sebuah negara yang besar), dan ini juga tidak akan bagus bagi Indonesia sendiri. Apalagi, saat ini Jokowi baru 1 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Kalau kita tergesa-gesa mendorongnya maju sebagai capres di 2014, tentu tugas di DKI akan menjadi ‘unfinished business’ baginya dan juga bagi Jakarta. Ketika berbagai persoalan di ibukota belum rampung digarap, bahkan beberapa planning-nya saja masih dalam proses, apakah harus kemudian Jokowi sekonyong-konyong dinaikkan untuk merampungkan persoalan yang lebih besar dan berskala Nasional? Apakah seorang murid kelas 2 SMA yang sedang memulai mengerjakan PR-nya tiba-tiba kita suruh menyelesaikan tugas kuliah semester 3?

Ketika Jokowi memutuskan maju sebagai calon Gubernur DKI, ketika itu masa jabatannya sebagai walikota Solo sudah memasuki periode kedua tahun kedua, dan berbagai pekerjaannya sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, pada saat itu Solo sudah bisa beliau tinggalkan, dan penerusnya (FX Hadi Rudyatmo) tinggal meneruskan serta menyempurnakan saja apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Maka, alangkah bijaknya apabila sekarang kita beri kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikan dulu tugas-tugasnya di DKI, baru nanti mungkin pada Pemilu 2019 bisa kita lihat apakah beliau siap untuk menjadi calon presiden. Jadi, jika anda memang suka pada Jokowi dan cinta kepada Indonesia, maka untuk saat ini, jangan ganggu Jokowi!

Terpuruknya Partai Islam di Indonesia

Menjelang tahun politik Pemilu 2014 mendatang, semakin banyak lembaga survey yang melakukan polling ataupun jajak pendapat mengenai siapa saja capres yang potensial terpilih tahun depan dan juga parpol-parpol mana saja yang akan menguasai parlemen. Hampir semua hasil survey menunjukkan penurunan elektabilitas yang sangat signifikan yang dialami oleh parpol-parpol Islam. Seperti hasil survey Lembaga Survey Nasional (LSN) yang tidak menempatkan satu pun parpol Islam dalam 5 besar. Sementara Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan perolehan suara partai-partai Islam seperti PKS, PKB, PAN, dan PPP jeblok, masing-masing hanya di bawah 5 persen. Kedua lembaga survey tersebut menunjukkan hasil yang hampir mirip, dengan dominasi Golkar dan PDI P yang masih berada di dua besar.

Penurunan suara yang sangat drastis dari partai-partai bernuansa Islam ini tentu menjadi ironi tersendiri. Hal ini mengingat bagaimana dulunya partai Islam pernah berjaya di negeri ini, seperti di Pemilu 1955 yang dikuasai oleh Masyumi dan NU. Demikian pula pada Pemilu pertama pasca-Reformasi tahun 1999, yang menunjukkan jumlah suara yang sangat besar yang diperoleh oleh PAN, PKB, dan juga PBB. Patut diingat pula, saat ini di negara-negara Islam tengah terjadi ‘Arab Spring’ atau revolusi besar-besaran di mana partai-partai Islam yang dulunya kurang diperhitungkan, berhasil memenangkan pemilu di Mesir, Tunisia, Libya, hingga Turki. Ada apa dengan partai-partai Islam di Indonesia?

Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas parpol Islam di Indonesia :

1.   Tidak memiliki media massa yang besar

Sudah banyak hasil penelitian dan teori yang menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Dalam 5 besar kebanyakan hasil survey untuk perolehan suara Pemilu 2014, partai Nasdem, Hanura, dan Golkar selalu masuk. Nasdem dan Golkar diketuai oleh pemilik 2 stasiun televisi berita terbesar di Indonesia, sementara Hanura kini didukung oleh bos sebuah grup media raksasa yang membawahi 3 stasiun televisi dan sejumlah koran nasional sekaligus. Tak heran jika mereka bias menggiring para pemirsa dan pembacanya untuk mendukung mereka atau setidaknya memandang positif partai mereka. Sementara partai-partai Islam tidak ada yang memiliki sumber daya informational power semacam ini. Yang ada justru sebaliknya, pada akhirnya partai-partai Islam kebanyakan hanya menjadi sasaran pencitraan negatif, yang akhirnya membuat masyarakat menutup mata terhadap mereka.

2.  Dipandang bertopeng

Ya, masyarakat saat ini menganggap bahwa ‘Islam’ yang diusung oleh parpol-parpol Islam tersebut hanyalah digunakan sebagai topeng belaka. Publik memandang para petinggi dari parpol-parpol tersebut kebanyakan sudah berperilaku yang tidak Islami, atau dengan kata lain dianggap munafik. Ini bukan pendapat saya lho ya, tapi kenyataannya masyarakat sekarang ini memang sudah memiliki mind-set seperti itu. Pada akhirnya, masyarakat menjadi kurang bersimpati terhadap parpol-parpol ini. Apalagi setelah berbagai kasus korupsi yang turut menyeret anggota-anggota bahkan ketua dari sejumlah parpol Islam ini, membuat kepercayaan publik makin menurun. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung lebih menyukai figur-figur yang dianggap ‘apa adanya’, seperti Jokowi atau Dahlan Iskan misalnya, yang celakanya juga tidak dimiliki oleh PKS, PKB, PAN, ataupun PPP. Mungkin ada, atau bahkan banyak, tapi sayangnya mereka kurang menonjol.

3.   Islam dianggap tak bisa memberi solusi

Mungkin inilah penyebab utama menurunnya suara parpol Islam di Indonesia. Kemenangan partai-partai Islam di Timur Tengah dewasa ini umumnya disebabkan oleh sudah jenuhnya masyarakat di sana dengan sistem pemerintahan diktator serta kebijakan ekonomi kapitalis dan liberal yang dianggap kurang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sehingga, mereka mulai menyadari kembali bahwa Islam adalah solusi terbaik, sebagaimana yang telah mereka rasakan di masa kejayaan Islam dahulu, yang kemudian mengantarkan masyarakat di negara-negara tersebut untuk memilih partai Islam. Nah, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Masyarakat di sini merasakan bahwa berbagai organisasi Islam yang ada, termasuk parpol-parpolnya, kurang peduli dengan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, menganggap parpol-parpol Islam tersebut kurang melakukan tindakan nyata dalam membantu menaikkan taraf hidup mereka. Akhirnya, dalam setiap pemilihan umum, termasuk pemilukada, rakyat tidak lagi melihat yang mereka pilih itu beragama apa, berideologi apa, yang penting bisa menjamin isi perut saja.

Sebenarnya, asalkan berbagai partai politik Islam yang ada mampu membuktikan kesungguhan mereka, baik dalam ber-Islam maupun dalam menunjukkan kepedulian pada rakyat, ketiga faktor di atas bisa tidak berlaku dan parpol Islam mampu meraih kemenangan. Contohnya adalah yang terjadi di pemilukada gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara 2013 yang lalu. Meskipun sebelumnya berbagai media massa demikian gencarnya mencitrakan PKS secara negatif pasca ditahannya presiden mereka oleh KPK dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, namun pada kenyataannya cagub yang diusung partai berlambang bulan sabit kembar ini mampu tampil sebagai pemenang. Faktor incumbent bisa dikesampingkan mengingat Fauzi Bowo sebagai incumbent bisa kalah dalam pilgub DKI. Ini menunjukkan Ahmad Heryawan dan Gatot Pujo Nugroho mampu membuktikan bahwa mereka telah dipercaya oleh rakyat Jabar dan Sumut. Faktor personal lebih berpengaruh dalam pilkada? Begini, baik Aher maupun Gatot, sekalipun keduanya melepaskan atribut PKS-nya, tetap saja mereka dalam hal ini membawa nafas pemerintahan yang Islami. Kesimpulannya, asalkan ada bukti, maka rakyat pun dapat percaya kepada Islam. Bukti itulah yang patut ditunggu dari partai-partai Islam, menjelang semakin dekatnya Pemilu 2014.

Mau Berdakwah? Bukan di Sini Tempatnya!

Kemenangan partai Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, Partai Islam di Turki, hingga Ahamdinejad di Iran, sejatinya membawa angin segar bagi kebangkitan Islam di dunia. Penegakan nilai-nilai Islam dan dakwah, akan menjadi lebih mudah dengan berada di lingkup kepemimpinan. Negara-negara tersebut di atas telah membuktikannya. Dampak positif mulai dirasakan. Turki kini berkembang semakin maju justru setelah nilai-nilai sekuler makin tergerus dan rakyatnya mulai kembali pada Islam. Demikian pula Palestina, yang akhirnya berhasil memerdekakan dirinya dan mendapat pengakuan PBB, setelah berpuluh tahun lamanya terjajah oleh kezaliman Israel. Padahal dulu mereka punya tokoh perdamaian semodel Yasser Arafat, tapi nyatanya model pendekatan kompromistis yang diterapkannya kurang berhasil.

Namun, segala fenomena di atas nampaknya tidak berlaku di Indonesia. Di Negara ini, ada satu partai yang dikenal sebagai partai dakwah. Saya mempercayainya, dan juga percaya bahwa mereka bersih, karena saya kenal dekat dengan sejumlah kadernya dan mengetahui seperti apa sistem kaderisasi serta konsep politik mereka. Tapi, jujur, dari dulu saya sangat kasihan sama partai yang satu ini. Mereka selalu difitnah. Bukan sering, tapi selalu. Mereka senantiasa dictrakan buruk oleh media massa, hampir semua media malah. Di partai-partai lain, kalau ada satu, dua, bahkan beberapa orang kadernya di legislatif atau di manapun yang tersangkut kasus korupsi, partainya dan juga kader-kader partai itu yang lain tidak akan terkena imbasnya. Namun, khusus untuk partai dakwah ini, jika ada satu saja (catet : satu!) kadernya yang tersangkut sebuah kasus, entah itu benar atau tidak tuduhannya, maka seluruh kader partai ini di seluruh Indonesia akan ikut jelek namanya. Saya gak tahu kenapa bisa begitu. Kasihan memang, ckckckck.

Di Indonesia ini, omongan artis akan lebih didengar daripada perkataan ahli agama. Media jauh lebih dipercaya daripada hukum sekalipun. Hal ini berbeda dengan di negara-negara maju di Amerika atau Eropa, di mana masyarakatnya relatif lebih kritis terhadap media. Tak heran jika segencar apapun media di sana memfitnah Islam dengan isu terorisme, ekstrimisme, dan sebagainya itu, namun jumlah penduduknya yang beragama Islam dan yang masuk Islam terus meningkat tiap tahunnya.

Berdakwah di negara Republik Indonesia ini sepertinya malah lebih sulit daripada masa Rasulullah dulu. Bangsa Quraisy dulu tak mau mendengarkan, bahkan memerangi Rasulullah karena beliau mendakwahkan sesuatu yang betul-betul baru bagi mereka, sehingga agak wajar jika sulit bagi mereka untuk menerimanya. Namun, rakyat Indonesia mayoritas adalah Muslim, sudah memeluk Islam sejak lahir. Justru karena merasa sudah Islam itulah, kita jadi lebih sulit untuk didakwahi. Kita akan menjawab orang lain yang mengajarkan Islam kepada kita itu dengan “sok tahu!”, “saya sudah tahu itu dari dulu!”, “ah, fanatik kamu!”, “kalau beragama itu yang biasa-biasa aja lah”, “orang Islam kok kayak gitu”, dsb.dsb.

Sampai tulisan ini diangkat, ketua umum Partai dakwah yang saya sebutkan tadi sedang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi. Entah yang bersangkutan betul-betul melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, yang jelas saya hanya menyarankan agar partai itu bubar saja! Percuma, mayoritas masyarakat sulit untuk percaya lagi. Susah, karena bapak-ibu sekalian tidak punya media massa seperti sejumlah partai lain, jadi gak bisa mengarahkan opini publik. Sudahlah, ini Indonesia, bukan Mesir, Turki, apalagi Palestina. Saya haqqul yakin akan kekuasaan Allah SWT, dan sama sekali tidak suudzon kepadaNya. Namun, negara kita tercinta ini yang sepertinya memang tidak mau mendapat hidayah. Jadi, jika bapak-ibu sekalian mau berdakwah, maaf, bukan di sini tempatnya!

6 Tokoh Kaum Minoritas yang Berhasil Menjadi Pemimpin di Negara/Daerahnya

Belum lama ini Indonesia dihangatkan oleh ramainya pemilukada Gubernur 2012 di ibukota DKI Jakarta. Pasangan cagub-cawagub Jokowi-Ahok, yang akhirnya tampil sebagai pemenang, sempat digoyang oleh isu SARA, di mana Ahok yang merupakan etnis Tionghoa dan beragama Kristen Protestan alias termasuk kaum minoritas, dianggap kurang tepat memimpin DKI yang notabene dihuni mayoritas penduduknya suku Betawi-Jawa dan beragama Islam.

Kisah kemenangan kaum minoritas ini sejatinya bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya di belahan dunia lainnya, hal ini pernah terjadi, bahkan tidak hanya sekali. Berikut ini 6 contoh tokoh dari kaum minoritas di suatu negara atau daerah, yang kemudian berhasil terpilih menjadi pemimpin di wilayah tersebut :

1. Barack Obama

Tanggal 4 November 2008 menjadi tanggal yang bersejarah bagi Negara adidaya Amerika Serikat. Pada tanggal tersebutlah, negara yang selama ini mengklaim sebagai Negara demokrasi terbesar di dunia itu untuk pertama kalinya memiliki Presiden yang berasal dari ras kulit hitam, ras yang selama ini sering dianggap kelas dua di negara tersebut dan dalam sejarahnya pernah dianggap sebagai bangsa budak. Adalah Barack Hussein Obama Jr., pria yang sukses menciptakan sejarah besar tersebut. Dalam Pemilu presiden A.S tahun 2008 tersebut, Obama yang dijagokan oleh partai Demokrat mengalahkan John McCain, calon dari partai Republik dengan perolehan suara yang cukup telak, 365 berbanding 173 electoral votes. Obama adalah putra dari seorang imigran asal Kenya, dan sewaktu kecil pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di daerah Menteng Dalam Jakarta.

2.  Alberto Fujimori

Sosok yang kontroversial ini adalah pria keturunan Asia pertama yang menjadi kepala negara di Amerika Latin, ketika dirinya sukses terpilih sebagai Presiden Peru pada tahun 1990. Kemenangannya saat itu bersama partainya yang relatif baru, Cambio 90, dinilai sangat mengejutkan. Fujimori adalah putra dari pasangan imigran asal Jepang yang pindah ke Peru pada sekitar tahun 1934. Jumlah keturunan Jepang sendiri di Peru hanyalah berkisar 0,3 % dari total jumlah penduduk negara tersebut. Masa kepemimpinannya selama satu dekade dari 1990 hingga 2000 melahirkan banyak prestasi sekaligus juga kontroversi. Fujimori sukses melindungi Peru dari ancaman terorisme dan juga menyelamatkan negara yang beribukota di Lima itu dari krisis ekonomi. Namun, dia juga disebut melakukan pelanggaran HAM dalam upaya membersihkan pemberontak sayap kanan, yang menyebabkan ribuan orang tewas selama kurun waktu 10 tahun. Pria yang pernah menjadi rektor ini juga terlibat dalam berbagai skandal, di antaranya skandal mata-mata pada Pemilu 1995, skandal Motensino, serta tragedi penyanderaan di kedubes Jepang di Lima pada tahun 1996-97. Fujimori sempat ditahan di Chile pada 2005, diekstradisi dari sana dua tahun kemudian, hingga akhirnya pada 2009 lalu divonis 25 tahun penjara atas dugaan pelanggaran HAM. Karir politiknya kini diteruskan oleh putrinya, Keiko Fujimori.

3.  Basuki Tjahja Purnama

Dari dalam negeri, salah satu contoh sosok yang sukses menembus dominasi mayoritas dalam pemilihan umum adalah Basuki Tjahja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok. Ahok, yang notabene berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen, secara mengejutkan berhasil memenangi pemilukada Bupati kabupaten Belitung Timur tahun 2005. Padahal, Belitung Timur selama ini dikenal sebagai basis dari Masyumi dan pada Pemilu 2004 dikuasai oleh Partai Islam. Selama menjabat sebagai bupati, pria bernama asli Zhong Wan Xie ini berhasil membangun kabupaten Belitung Timur dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan berbagai jalan, hingga perbaikan berbagai prasarana serta pelayanan publik lain. Ahok sempat dicalonkan sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada pemilukada 2007 namun gagal. Terakhir, Ahok maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo alias Jokowi pada pemilukada 2012, dan sukses tampil sebagai pemenang.

4.  Bobby Jindal

Selain Barack Obama, dalam institusi yang lebih rendah (tepatnya tingkat negara bagian/State), terdapat pula tokoh dari etnis minoritas yang berhasil menjadi pemerintah di A.S. Adalah Bobby Jindal, seorang keturunan India yang sukses terpilih sebagai Gubernur negara bagian Louisiana pada tahun 2008 lalu. Yang menarik, jumlah keturunan India di Louisiana sendiri hanya sekitar 0,2 % dari total jumlah penduduknya. Jumlah tersebut bahkan masih kalah dari keturunan Asia lain seperti Vietnam dan China, yang juga tak mencapai 1%. Jindal bahkan konon sempat dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari partai Republik pada 2008 lalu, dan diisukan kembali dicalonkan untuk pilpres A.S pada 2012 ini. Selama menjabat gubernur, bapak muda kelahiran 10 Juni 1971 ini terbilang sukses menangani masalah kesehatan dan bencana alam di Louisiana.

5.  Manmohan Singh

Di Indonesia, penganut agama Sikh mungkin jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga tak heran jika banyak yang belum mengenal agama ini. Di negara asalnya sendiri, India, penganut agama yang mewajibkan umatnya yang lelaki untuk mengenakan sorban ini pun jumlahnya masih tergolong sangat minoritas, yaitu sekitar 1,9% dari total jumlah penduduk India per 2001 atau kurang lebih 19 juta jiwa. Namun, jangan kaget apabila perdana menteri India saat ini (2012) menganut agama tersebut. Manmohan Singh, seorang lelaki paruh baya kelahiran tahun 1932, adalah Perdana Menteri India pertama yang beragama Sikh. Hal ini terjadi setelah Lok Sabha (DPR-nya India) hasil Pemilu 2004 menetapkan Manmohan sebagai perdana menteri India yang baru menggantikan Atal Bihari Vijpayee. Keputusan ini diambil berdasarkan reputasi pria asal Punjab ini yang bersih dari korupsi, di tengah maraknya korupsi di kalangan sejumlah pejabat India lainnya.

6.  Noor Hassanali

Siapapun umat Muslim yang merindukan kembalinya kejayaan Islam di dunia, mungkin perlu belajar banyak dari tokoh satu ini, yang justru nyaris tak terdengar namanya : Noor Hassanali. Hassanali adalah Presiden Trinidad-Tobago pertama yang beragama Islam, yang sekaligus menjadikan dirinya sebagai Muslim pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi presiden di negara barat, yang notabene berpenduduk mayoritas non-Muslim. Hassanali berkuasa di negara yang terletak di kepulauan Karibia tersebut selama satu dekade antara 1987 hingga 1997. Pria kelahiran 1918 ini disebut sebagai tokoh paling netral, ramah, dan disegani dalam sejarah perpolitikan di Trinidad-Tobago. Selama menjabat sebagai presiden, pemerintahannya dikenal nyaris tanpa cela, jujur dan amanah, serta merakyat. Hal ini menyebabkannya sangat populer di mata rakyat, hingga mampu terpilih untuk dua kali periode. Pada tahun 2003 lalu, Hassanali mempublikasikan kumpulan pidatonya dalam buku berjudul ‘Teaching Words’. Mantan pengacara ini wafat pada tanggal 25 Agustus 2006. 

Kabinet Indonesia Muda

Dulu, usai presiden SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tahun 2009, saya merasakan banyak ketidak setujuan. Karena itu kemudian saya ‘membentuk’ kabinet khayalan sendiri, yang terdisi dari teman-teman saya, yang saya beri nama ‘Kabinet Indonesia Muda’.

Hari ini, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dan selang seminggu setelah SBY mengumumkan reshuffle kabinetnya, saya hendak me-refresh kembali soal ini. Menurut saya, dibandingkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya banyak ‘keperluan’ itu, teman-teman saya yang masih muda-muda ini saya yakini bisa lebih ‘pure’ dalam bekerja. Ini bukan kesombongan ataupun ke-soktahu-an seorang pemuda. Tapi, sungguh sebuah kabinet yang disusun bukan berdasar kepentingan ataupun perhitungan politik tertentu, tidaklah lebih baik dibanding kabinet yang disusun berdasar visi-misi jelas, bukan sekedar bagi-bagi jabatan, dan meliputi menteri-menteri yang memang kompeten di bidangnya. 

Ket : yang saya gambarkan di sini bukanlah ‘siapa’ mereka, melainkan ‘bagaimana’ saya memilih teman-teman saya ini. Dengan kata lain, saya bermaksud menunjukkan bagaimana ‘seharusnya’ seorang menteri itu dipilih. 

Presiden : Topan Tantudo Umpu, S.S 

Topan adalah ketua OSIS saya semasa SMA dulu, selama 2 periode berturut-turut. Dia berhasil merubah kondisi SMA saya pada saat itu, 180 derajat menuju lebih positif. 

Seorang Presiden haruslah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kharisma yang tinggi. Dia juga mesti mampu bertindak dan bersikap tegas, mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan setidaknya mengerti banyak aspek kehidupan masyarakat. Untuk konteks Indonesia, dia juga mesti merakyat dan tidak mau didekte oleh negara-negara lain yang punya kepentingan. 

Wakil Presiden : Rizqima Nur Aini Dewi, S.Psi

Rizqima adalah teman kampus saya, sangat aktif di berbagai organisasi dan pernah belajar di A.S.

Seorang Wakil Presiden harus dapat mengimbangi presidennya, setidaknya dia memiliki karakter yang berbeda dengan presidennya. Berhubung sang Presiden adalah orang yang sangat galak dan blak-blakan, maka wapresnya adalah seorang yang kalem, tenang, mengambil keputusan secara hati-hati, namun tetap dapat bersikap tegas apabila diperlukan. Dia juga mesti orang yang dapat memberi ‘bisikan-bisikan’ yang efektif kepada Presiden. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :

Shofwan Al Banna Choiruzzad, S.IP, M.A

Shofwan adalah kenalan saya. Dia tengah menyelesaikan program doktor di Jepang, mengambil program Hubungan Internasional. 

Menkopolhukam adalah jabatan yang membutuhkan orang yang mampu membawahi menteri-menteri dalam bidang tersebut, dan dari itu dia harus memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, dan memiliki ideologi sosial politik yang kuat (dan tidak bisa diganggu gugat). Butuh orang yang sangat cerdas, setidaknya dalam bidang politik, dan juga mengerti banyak tentang hukum. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

Ari Sugiarto, S.E

Mas Ari adalah kakak kelas saya ketika SMA dulu. Dia berjuang kuliah sambil menghidupi adik-adiknya, lantaran ayahnya telah tiada, dengan melakukan berbagai macam usaha. 

Tentu saja dia harus orang yang sangat paham dan berpengalaman dalam kegiatan perekonomian. Setidanya dia harus mengerti banyak aspeknya seperti perdagangan, perbankan, industri, usaha kecil dan menengah, serta masalah fiskal. Sekali lagi, karena dia adalah meteri koordinator, maka jiwa kepemimpinannya harus tinggi dan tegas. Satu lagi, akuntabilitas ekonomi rumah tangga orang ini harus jelas. Untuk menteri ini, juga menteri-menteri yang dibawahinya, yang terpenting adalah ‘menyingkirkan’ mereka, perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk SDA kita, kemudian kekayaan kita kita kelola sendiri dengan mengandalkan SDM dari bangsa sendiri juga. 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :

Sarah Astri Ardiyanti, S.Psi., S.E.

Mbak Sarah adalah teman KKN saya, kuliah di dua jurusan (Ekonomi dan Psikologi) di 2 Universitas berbeda.

Satu syarat mutlak, dia haruslah orang yang tidak memikirkan kesejahteraannya sendiri, melainkan hanya memikirkan isi perut rakyat saja. Maka diperlukan orang yang memiliki jiwa keibuan (namun tetap seorang pemimpin yang tegas), ekonomi rumah tangganya tidak kekurangan (sehingga tidak lagi bingung memikirkan diri sendiri), dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Khusus untuk mbak Sarah ini, saya pilih karena dia memahami dua bidang sekaligus : Psikologi dan Ekonomi, yang memang sangat diperlukan untuk mengurangi deprivasi atau ‘perasaan miskin’ pada rakyat. 

Menteri Dalam Negeri :

Wulang Suhastoro, S.E

Wulang adalah teman SD saya dan tetangga dari pakdhe saya. Dia pernah menjadi ketua pemuda di daerahnya, dan juga menjadi wakil ketua RW dalam usia muda. 

Posisi mendagri membutuhkan orang yang mengerti seperti apa kondisi birokrasi di Indonesia (yang prosedurnya amat sangat berbelit-belit banget dan menghabiskan isi dompet rakyat ini), dan mampu membuatnya menjadi lebih praktis, efisien, dan, yang pasti, tidak korup! 

Menteri Luar Negeri :

Haidar Buldan Thontowi, S.Psi 

Buldan adalah sahabat saya. Dia sangat fasih berbahasa Inggris, pernah juara di berbagai lomba debat bahasa Inggris, bahkan beberapa kali dikirim ke luar negeri mengikuti debat contest antar negara. Saat ini tengah menyelesaikan kuliah Master Psikologi di A.S. 

Pertama, menlu haruslah orang yang lihai berdiplomasi. Menlu juga mestinya adalah orang yang tidak anti-barat, tapi di sisi lain juga sangat memahami bagaimana negara-negara barat itu punya kepentingan terselubung terhadap negara-negara timur. Maka dia sebaiknya adalah orang yang mampu memoderasi antara barat dan timur, serta memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap negara-negara tertindas (Palestina, Iran, Korut, Somalia, Libya, dsb.), dan yang paling paling penting, tidak mau diintervensi oleh perwakilan negara-negara barat tadi (khususnya A.S dan Israel). 

Menteri Pertahanan :

Yogi Sumarko, A.Md.

Yogi adalah teman SMA saya. Dulu dia kerap menjadi kepala seksi keamanan di berbagai acara sekolah, dan sangat diandalkan dalam hal ini. Saat ini bekerja sebagai radiografer di RSUP dr.Sardjito.

Menhan mesti diisi oleh orang yang terbilang pemberani, serta memiliki strategi yang apik dalam menjaga kondisi keamanan negara, termasuk menangkal (secara preventif maupun represif) berbagai situasi ricuh dan konflik yang sangat mungkin terjadi di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM :

Prima Agung Saputra, S.H

Prima adalah orang Lampung, rekan saya di FLP (Forum Lingkar Pena) Jogja. Dia pernah menjadi aktivis dan ketua divisi di berbagai organisasi mahasiswa di UGM. 

Jelas, yang dibutuhkan adalah seorang ahli hukum yang sangat jujur, memihak yang benar, dan matanya tidak hijau melihat duit. Saya pikir, hanya itulah yang paling penting untuk hukum di Indonesia saat ini. 

Menteri Keuangan :

Robby Pradana, S.E

Robby adalah teman SD saya. Saat ini tengah kuliah ekonomi di Australia, dan juga menjadi finance protofolio member di AEISEC (organisasi mahasiswa lintas negara). 

Sekali lagi, untuk posisi yang satu ini mesti ditempati seorang yang jujur. Karakter lainnya adalah tenang dan teliti. Selain itu, dia harus punya daya tahan dalam mengatasi tekanan ekonomi (seperti situasi pasar yang fluktuatif, krisis finansial, serta pengelolaan kas negara yang rawan ‘kebocoran’) yang biasa terjadi di Indonesia. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :

M.Taufiq Ramadhan, S.T

Taufiq adalah teman SMA saya, saat ini bekerja di PT.Elnusa Tbk. dan pernah kuliah di jurusan Pertambangan UPN veteran Jogja.

Diperlukan seorang yang tangguh, dan mampu mengatasi persoalan pertamina yang menurut saya ‘aneh’ : kita ini negara kaya migas, tapi koq BBM sering langka dan mahal? Masa’ kalah sama kilangnya tetangga yang sebenarnya nggak kaya-kaya amat dan nggak pintar-pintar itu? 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan :

Adi Purnomo, S.E, M.Si

Adi adalah teman SD saya, seorang yang sangat cerdas. Menyelesaikan studi S2 Akuntansi di STIE YKPN, dan saat ini bekerja di Dirjen Pajak.

Dalam dunia nyata, kementerian perindustrian dan perdagangan terpisah. Akan tetapi menurut hemat saya, sebenarnya lebih efisien kalau kedua kementerian ini digabung, mengingat kedua bidang ini memiliki alur kerja yang tak terpisahkan, serta seringkali harus selalu menyokong satu sama lain. Untuk orang yang menjadi menterinya, dia harus seseorang yang tahu bagaimana ‘menjual’ (dalam berbagai konteks kegiatan ekonomi).

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup :

M.Chairudin, S.Hut.

Udin adalah teman dekat saya, lulusan fakultas Kehutanan UGM.

Kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup juga terpisah dalam dunia nyata. Namun, sekali lagi, saya merasa hal itu kurang efisien bagi anggaran negara dan juga alur kerja keduanya. Toh orang kehutanan juga bisa mengurusi lingkungan hidup. Yang penting, untuk situasi terkini, dia haruslah orang yang terutama sekali sangat peduli terhadap Global Warming dan memahami secara mendalam cara mengantisipasinya. 

Menteri Pertanian :

M.Ridwan Nur Rahmadi

Ridwan adalah tetangga saya, anak seorang petani. Belum lama terpilih menjadi ketua karang taruna di desa saya.

Jabatan yang sangat vital di kabinet Indonesia. Sekali lagi, saya merasa ‘aneh’ : negara agraris, kaya pertanian dan perkebunan, tapi koq impor beras melulu? Maka dari itu, yang paling pokok dari menteri pertanian adalah yang penting dia bisa segera mengembalikan Indonesia jadi negara swasembada pangan. Untuk karakter menterinya, dia mesti lah orang yang memahami petani dan buruh tani, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan produk mereka dibandingkan barang impor. 

Menteri Perhubungan :

Abdul Majid Zulkarnaen, S.T

Ajid adalah teman SMA saya, lulusan Teknik Mesin UGM, saat ini bekerja di PT.Krakatau Steel.

Salah satu kementerian vital, mengingat seringnya terjadi kecelakaan transportasi di Indonesia. Maka, yang paling utama dari menhub adalah dia yang betul-betul mengerti masalah transportasi melingkupi mesin serta manusia (human error)-nya. Tugas utama dan pertamanya adalah terlebih dahulu mengurangi resiko-resiko kecelakaan, dibandingkan membuat apalagi membeli alat-alat transportasi yang canggih dan terlalu mahal. 

Menteri Kelautan dan Perikanan :

Abdul Basyit D.A

Beliau adalah seorang pemuda dari pulau Bawean yang sempat menjadi aktivis di Jogja. Saya pribadi tidak terlalu mengenalnya.

Menteri kelautan hendaknya memang dia yang adalah ‘anak pantai’. Paling penting, dia adalah orang yang bisa memanfaatkan betul potensi bahari kita yang terluas di dunia ini, dan menurut saya luar biasa kayanya (yang sekali lagi, ‘aneh’-nya, selama ini seperti nggak ada gunanya bagi bangsa sendiri). 

Menteri Tenaga Kerja :

Andina Satria Okta Fiawan, S.H, M.Hum

Dea adalah teman SMA saya, lulusan S2 hukum UII, dan sekarang bekerja di BPK.

Mengapa orang hukum? Ini salah satu kementerian yang kebagian mendapat kerjaan mengurusi kasus-kasus yang bikin miris, mengingat bagaimana nasib para tenaga kerja kita di luar negeri. Dan kebanyakan selalu urusannya adalah dengan persoalan hukum (terutama urusannya dengan majikan, BNP2TKI, hukum negara lain, hingga soal TKI ilegal). Perlu orang yang tegas, sehingga para TKI kita tidak lagi jadi bulan-bulanan di luar sana. 

Menteri Kesehatan :

dr.Riski Kawa Ramadani

Riski adalah teman SMP saya, lulusan fakultas Kedokteran UGM.

Ah, siapapun, yang penting pelayanan kesehatan meningkat dan dokter serta obatnya nggak mahal!! Tapi saya suka pemikiran Riski, yang ketika melihat ini dia berkomentar bahwa dia tidak mau diintervensi oleh lembaga kesehatan asing. 

Menteri Pendidikan Nasional :

M.Zulkifli Setiawan

Lucky, teman kampus saya di S1. Dia aktif sebagai trainer dan juga di berbagai lembaga pendidikan independen.

Satu hal, saya suka pemikiran Lucky yang ingin merombak sistem pendidikan kita, menjadi tidak konservatif seperti saat ini, melainkan banyak menggunakan pendekatan micro-teaching, sistem yang tidak birokratis, dan lebih melihat potensi individu anak. Mendiknas haruslah orang yang juga mengerti bahwa pendidikan itu penting dan makanya jangan mahal!!

Menteri Sosial :

Ajeng Pakerti, S.Sos

Ajeng adalah teman sekelas saya waktu SMA, lulusan Sosiologi UGM dan saat ini bekerja di Kementrian Pertanian.

Mensos hendaknya orang yang mengerti atau bahkan pernah mengalami latar belakang kehidupan masyarakat marjinal seperti apa (seperti anak jalanan, dhuafa, yatim, serta kaum veteran). Dengan demikian dia akan memahami apa sebenarnya kebutuhan mereka sehingga bisa memberikan bantuan dan dukungan yang tepat. 

Menteri Agama :

Fajar Dian Hernanda, S.Farm

Fajar adalah teman dekat saya di SMA,lulusan Farmasi UGM. Pernah menjadi ketua Rohis semasa SMA, kemudian ketua organisasi muslim alumni SMA saya, dan juga aktivis dakwah di berbagai organisasi agama. 

Tidak perlu panjang lebar, yang penting dia orang yang pengetahuan agamanya luas, spritiualitas-nya tinggi, namun tetap toleran. Ketika membaca ini, Fajar mengatakan bahwa yang pertama-tama dia akan lakukan adalah menghapus korupsi di tubuh Depag, khususnya soal haji. Bagus!

Menteri Budaya dan Pariwisata :

Anggi Septia Irawan, S.Ant

Saya sempat setahun kuliah bersama Anggi di Antropologi Budaya UGM. Saat ini dia menjadi peneliti di NIHRD.

Menbudpar tentunya adalah orang yang paham budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Dia juga mesti suka jalan-jalan dan berpetualang, maksudnya, agar dia tahu potensi di berbagai daerah di Indonesia yang bisa dijadikan objek wisata yang menarik, serta mengetahui apa saja yang masih kurang dari tempat-tempat lokasi wisata Indonesia saat ini. Paling penting, harus pintar promosi kepada dunia mancanegara. 

Menteri Transmigrasi dan Kependudukan :

M.Rachmadian Narotama, S.T

Adi adalah teman SMA saya, lulusan Arsitektur UGM, dan sekarang menjadi konsultan di Gama Multi Usaha Mandiri.

Menggantikan menteri perumahan rakyat dalam kehidupan nyata. Menurut saya, urusan transmigrasi lebih baik digabung dengan masalah penduduk (termasuk soal perumahan), jadi cakupannya lebih luas dan efisien. Saya sendiri lupa kenapa dulu memilih Adi di posisi ini, hehe. 

Menteri Komunikasi dan Informasi :

Ika R.Wulandari, S.Psi

Iwul adalah teman saya di S1, juga di FLP Jogja di mana dia sempat menjabat sebagai ketuanya. Aktif sebagai penulis.

Menkominfo haruslah anti-pornografi dan pembajakan. Itu saja sih. 

Menteri Pekerjaan Umum :

Aditya Aji Wibowo, S.E

Adit teman saya SMA juga, kuliah di Ekonomi UGM.

Menteri PU sebaiknya adalah mereka yang punya mental ‘kuli’ dan otak ‘ekonom’ sekaligus. Jadi dia akan paham bagaimana melakukan pembangunan yang murah namun efektif dan cepat. Diharapkan terutama dia peka soal jalan berlubang.

Menteri Koperasi dan UKM :

Adinda Paramitha, S.E

Teman dekat saya sejak SMA. Pernah mendirikan kedai kopi dan juga rumah makan.

Menteri ini memang sebaiknya orang yang pernah merasakan pahit getirnya membangun usaha kecil-kecilan hingga dapat berkembang. Di samping itu juga mesti orang yang punya kreatifitas tinggi. Maka, dia akan dapat membantu mereka yang punya usaha kecil dan menengah, agar tidak digilas oleh perusahaan-perusahaan monopolis raksasa yang kadang tidak punya hati itu. 

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak :

Ika Puji Widjayanti, S.Psi

Ika adalah sahabat saya di S1. Mungkin dia satu-satunya menteri di sini yang di kehidupan nyata saat ini memang bekerja di kementerian yang sama. 

Tidak perlu dijelaskan bahwa menteri yang memegang kementerian ini haruslah dia yang punya jiwa emansipasi yang tinggi, dan sangat peduli terhadap dunia anak-anak. Intinya adalah wanita karir yang punya sifat keibuan. 

Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal :

Rona Patricia Sibarani, S.H

Rona adalah teman saya saat ini di S2, orang asli Papua.

Menteri PDT memang sebaiknya adalah dia yang berasal dari daerah yang membutuhkan perhatian yang lebih, dan dia sangat peduli dengan daerahnya itu. Di sisi lain, dia juga mesti orang yang berwawasan dan berpandangan maju ke depan. Maka, dia akan dapat menghubungkan antara pusat dengan daerah tertinggal, sekaligus menarik daerah-daerah untuk membangun diri.

Menteri Riset dan Teknologi :

Arif Teguh Raharjo, S.T

Arif adalah teman SMA saya juga, dan ketika itu dia aktif di KIR (karya ilmiah remaja), yang berlanjut hingga ketika mahasiswa dia juga sering mengikuti penelitian dan berprestasi dalam bidang tersebut.

Menristek hendaknya orang yang memang cakap dalam urusan-urusan ilmiah dan akademis. Arif menjadi satu-satunya menteri di sini yang ketika membaca ini, dia langsung saja menyodorkan program-programnya, yang antara lain : Peneliti-peneliti asal Indonesia di luar negeri diminta pulang untuk mengembangkan teknologi Indonesia; Memberi penghargaan kepada hasil karya cipta anak bangsa, seberapapun kecilnya karya tersebut. 

Menteri BUMN :

Okie Indra Wijaya, S.E

Okie teman saya SMA, lulusan ekonomi UNS, dan saat ini bekerja di Ditjen Pajak kemenkeu. 

Menteri BUMN akan cocok untuk dia yang ahli ekonomi dan bisnis, namun tetap punya ‘style’ birokrat.

Menteri Pemuda dan Olahraga :

M.Fachreza Habibie

Habibie adalah saudara sepupu saya dan saat ini masih kuliah di jurusan Pertambangan UPN.

Menpora harusnya dia yang tahu banget dunia anak muda, dan hobi berat sama yang namanya olahraga (tulisanku jadi ikut gaul).